Lowongan Kerja Indonesia Lulusan S1 September 2022 di Kementerian Keuangan

Lowongan Kerja S1 di Kementerian Keuangan Indonesia

Lowongan Kerja Indonesia Minimal Lulusan S1 Bulan September Tahun 2022 di Kementerian Keuangan - Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam suatu negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca). (sumber KemenKeu)

Lowongan Kerja S1 di Kementerian Keuangan Indonesia

Saat ini Kementerian Keuangan sedang memberikan kesempatan untuk para pencari kerja untuk dapat bergabung bagi pribadi yang berkompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi dalam bekerja untuk ditempatkan di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, diharapkan untuk membaca terlebih dahulu detail lowongan kerja berikut.

Posisi dan Kriteria Lowongan Kerja Indonesia di Kementerian Keuangan:

Calon Hakim Pengadilan Pajak 

Persyaratan

Umum:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun per 31 Desember 2022;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat
6. organisasi terlarang;
7. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
9. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
10. Sehat jasmani dan rohani.

Khusus:

1. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV);
2. Berumur paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun per 31 Desember 2022;
3. Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Tertib melaksanakan kewajiban perpajakan dibuktikan dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 3 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak (2019,
6. 2020, dan 2021);
7. Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan;
8. Memiliki motivasi dan integritas tinggi;
9. Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi; dan
10. Bagi Aparatur Sipil Negara, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tata cara melamar pekerjaan

Bagi Anda уаng mеmеnuhі krіtеrіа umum Lowongan Kerja Indonesia Lulusan S1 dіаtаѕ dan tertarik melamar dі Kementerian Keuangan, harap mеlеngkарі bеrkаѕ yang dіbutuhkаn ke:

Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2022

Mulai tanggal 1 September 2022 s.d. 24 September 2022.

Pada saat pendaftaran on-line, peserta harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran on-line serta mengunggah (upload) softfile berkas berjenis PDF file dengan ukuran masingmasing maksimal 5 Mb (megabyte) sebagai berikut:

1. Surat lamaran yang ditandatangani oleh peserta dan ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan menyatakan pilihan untuk menjadi hakim di bidang pajak atau hakim di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Daftar Riwayat Hidup dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id);
3. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna biru ukuran 4x6;
4. Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan/atau Pasca Sarjana (S2) dan/atau Doktor (S3);
5. Ijazah/Sertifikat pendidikan keahlian di bidang Pajak atau Kepabeanan dan Cukai (jika ada);
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
7. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) setempat;
9. Surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id), bagi peserta yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
10. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019, 2020 dan 2021;
11. Surat Kuasa kepada Panitia untuk mengakses Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
12. Tanda terima/bukti kirim LHKPN/LHKASN terakhir bagi yang diwajibkan.